Sekilas DISKETAPANG

Sekilas Dinas Ketahanan Pangan

Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling hakiki dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak azasi manusia yang dijamin Undang-Undang Dasar Tahun 1945.  Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang, hingga ke perorangan secara merata sepanjang waktu dengan memanfaatkan sumberdaya, kelembagaan dan kearifan lokal.
Pemerintahan Joko Widodo saat ini melalui Program Nawacita akan membangun kedaulatan pangan, dimana bangsa dan negara kita secara mandiri menentukan kebijakan pangan yang menjamin adanya hak atas pangan bagi rakyat serta memberikan hak bagi rakyat dalam menentukan system pangan sesuai potensi sumberdaya yang dimiliki.
Berdasar kerangka di atas, Badan Ketahanan Pangan sebagai salah satu SKPD di Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan, bersama-sama instansi terkait lainnya mempunyai peran strategis dalam mendorong perwujudan ketahanan pangan daerah termasuk dalam mengurangi angka kemiskinan dan kerawanan pangan di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Sultra.  Tugas pokok Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara adalah melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan (Pasal 68 s/d 78 Perda Nomor 5 Tahun 2008).  Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Ketahanan Pangan Prov. Sultra mempunyai fungsi sebagai berikut :

  1. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan ketersediaaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
  2. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan akses serta distribusi pangan;
  3. Koordinasi dan kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
  4. Menyiapkan pengkajian perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan dan pemantapan Konsumsi dan Keamanan pangan;
  5. Kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
  6. Kerjasama Dinas/Instansi terkait dengan program ketahanan pangan;
  7. Melaksanakan pengendalian di bidang ketahanan pangan;
  8. Melaksanakan urusan umum, perencanaan dan ketatalaksanaan Administrasi Badan  Ketahanan Pangan;
  9. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis terhadap Kelompok Jabatan Fungsional

Kelembagaan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara  terdiri dari :  (1) Kepala Badan; (2) Sekretaris Badan; (3) Bidang  Ketersediaan dan Kerawanan Pangan; (4) Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan; dan (5) Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan. Pada tahun 2014 melalui Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 51 Tahun 2014 dibentuk sebuah Unit Pelaksana Teknis Badan Daerah yaitu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D).